Rumput Laut Indonesia Tak Laku di Negeri Sendiri

Jum’at, 16 Januari 2015 – 13:15 wib
Rumput Laut Indonesia Tak Laku di Negeri Sendiri

Rumput Laut Indonesia Tak Laku di Negeri Sendiri (Ilustrasi/Okezone)

“Angka ekspornya pasti lebih tinggi karena penyerapan dari industri pengolahan kita masih kecil. Para pelaku lebih suka mengekspor rumput laut kering karena di luar harganya tinggi,” kata Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (16/1/2015)

Azis mengatakan, penyerapan rumput laut terbilang masih rendah meskipun keberadaannya melimpah di laut Indonesia. Hal ini dikarenakan daya beli industri Indonesia untuk bahan baku rumput laut masih rendah jika dibandingkan dengan pembeli dari industri luar negeri seperti Tiongkok, Filipina dan Chile.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2013 produksi nasional rumput laut sedikitnya mencapai 930.000 ton kering. Jumlah yang diekspor mencapai 176.000 ton kering dengan nilai USD162,4 juta. Sementara jumlah yang diolah lebih kecil yakni hanya mencapai 120.000 ton kering. Berdasarkan data tersebut, setelah diekspor ketersediaan rumput laut mencapai 640.000 ton kering.

Safari menuturkan, pemerintah seharusnya dapat lebih bijaksana dalam memandang permasalahan di lapangan dan mendorong daya saing industri nasional dalam rangka hilirisasi.

“Kita harapkan industri rumput lautnya jalan, ekspornya juga tetap jalan karena peluang ekspornya juga tinggi untuk meningkatkan perolehan devisa dan membantu kelancaran pasar rumput laut yang dihasilkan oleh pembudidaya rumput laut yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau,” ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan, daya beli industri nasional sudah seharusnya dapat ditingkatkan dan mengikuti harga internasional. Menurut dia, yang terjadi di lapangan tersebut bukan bahan baku rumput lautnya yang mengalami kekurangan, akan tetapi penyerapan oleh industrinya yang kecil.

Selain itu, untuk melakukan ekspor anggota ARLI harus memiliki sederetan berbagai dokumen legal dan pergerakannya diawasi oleh badan yang berwenang.

Dia memaparkan, dokumen legal itu antara lain kepemilikan surat Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat izin domisili/kantor/gudang/industri, Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan KKP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diketahui oleh Bea Cukai, Dinas Perdagangan Provinsi, Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Pelaksana. Lainnya adalah Certificate of Origin (CoO) serta Phytosanitery Certificate yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian.

Untuk ekspor ke Tiongkok dokumen juga harus dilengkapi dengan adanya nomor registrasi yang harus dimiliki anggota ARLI yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok melalui Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) KKP. Sementara untuk ekspor ke Chile, pengusaha anggota ARLI harus mengambil Certificate of Local Origin (CoLO) yang dikeluarkan juga oleh BKIPM.

“Kami tidak yakin dengan ekspor ilegal itu, karena petugas Bea Cukai tidak akan ada yang membiarkan adanya penyelundup. Jangan karena industri dalam negeri dikatakan kekurangan bahan baku lalu dianggap diselundupkan, padahal seharusnya ketersediaan bahan baku itu seharusnya bisa diserap industri nasional,” tutupnya.

(wdi)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s